Anggaran Renovasi Rumah Jabatan Bupati Berau Sentuh Rp5,5 Miliar, Warga Pertanyakan Prioritas Daerah
1 min read

Anggaran Renovasi Rumah Jabatan Bupati Berau Sentuh Rp5,5 Miliar, Warga Pertanyakan Prioritas Daerah

Tanjung Redeb, Berauinfo.id — Proyek renovasi Rumah Jabatan Bupati kembali menyita perhatian publik setelah dokumen pengadaan memuat nilai anggaran sebesar Rp3,8 miliar untuk pekerjaan lanjutan interior, dengan total keseluruhan renovasi yang mencapai sekitar Rp5,5 miliar.

Data yang tercantum dalam sistem pengadaan pemerintah daerah menunjukkan sumber dana berasal dari APBD Tahun Anggaran 2025, dengan metode tender pekerjaan konstruksi. Rincian pekerjaan tertulis “lanjutan interior rumah jabatan bupati” dengan volume 495 meter persegi.

Proyek ini menjadi sorotan lantaran dianggap tidak sejalan dengan kondisi di lapangan, di mana banyak infrastruktur dasar masyarakat yang masih rusak dan belum mendapatkan perhatian.

Sejumlah warga menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketimpangan dalam penentuan prioritas pembangunan. Masyarakat di Jalan Durian 3 misalnya yang kerap menjadi langganan banjir.

“Kalau hujan deras, air sampai ke halaman rumah. Sudah lama kami usulkan perbaikan, tapi tidak ada kabar tindak lanjut,” ucap seorang warga.

“Sudah tujuh tahun kami menunggu perbaikan jalan di Gang Haur Gading, tapi tidak pernah terealisasi. Setiap hujan datang, jalan becek dan rusak parah,” ujar warga lainnya.

Sementara itu, kondisi jalan lingkungan dan drainase di beberapa kawasan permukiman juga disebut memprihatinkan. Banyak jalan tambal sulam dan berlubang, namun belum masuk daftar perbaikan.

Berdasarkan catatan pengadaan sebelumnya, rumah jabatan tersebut sudah beberapa kali mengalami renovasi dengan skala yang lebih kecil, seperti perbaikan atap dan sanitasi. Namun, pada tahun ini, nilai proyek meningkat signifikan tanpa penjelasan terbuka mengenai rincian rencana anggaran biaya (RAB) dan alasan teknis kebutuhan renovasi lanjutan.

Banyak Masyarakat berharap pemerintah lebih transparan dalam mengelola anggaran dan menempatkan skala prioritas pada sektor yang langsung berdampak pada pelayanan publik, seperti perbaikan jalan, drainase, dan fasilitas umum.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *